Infrastruktur Desa Di Kalbar Sangat Memprihatinkan

Pemberdayaan desa sebagai tonggak penting dari suatu bangsa memang tak pernah terpisahkan dari ranah demokrasi, banyak hal besar dinegara ini yang berawal dari desa. Sikap gotong royong, tenggang rasa, toleransi yang tinggi dan masih banyak lagi. Hal inilah yang akhir-akhir ini membuat pemerintah mulai melirik kehadiran desa beserta infrastruktur yang ada didalamnya kian penting bagi kemajuan dan kemandirian suatu bangsa.

Program-program yang ditujukan ke desa-desa pun mulai bermunculan, sebut saja PNPM-MP, PPIP dan lain-lain. Dimana kehadiran program-program adalah sebagai reaksi pusat terhadap minimnya akses dan infrastruktur desa-desa yang ada di Indonesia dan Tayan pada khususnya. Namun tak semuanya program tersebut menyentuh langsung beberapa akses penting yang sangat didambakan warga dibeberapa desa di Tayan. Hal ini kami jumpai ketika liputan dilapangan.

Untuk beberapa desa saja,akses jalan masih ada yang belum memiliki kemulusan yang layak,sebagian besar jalan menuju pedesaan masih didominasi timbunan laterit dan batu saja. Padahal jika pengaspalan memasuki desa tersebut, akses perekonomian masyarakat mungkin akan lebih bertambah.

Jembatan yang ada juga jauh dari kata layak guna, dari pantauan kami dilapangan, tercatat hanya beberapa desa yang jembatan kecilnya dapat dikatakan layak jalan. Sisanya masih ada yang menggunakan material kayu balok sebagai pondasinya.

Penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi permasalahan minimnya infrastruktur desa yang masih minim seperti itu. Mengingat kehadiran desa sebagai ujung tombak bangkitnya suatu negara,maka sudah sepantasnyalah desa juga yang menjadi prioritas pembangunan bangsa ini.Mungkin ada baiknya juga kita membandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang tahun ini mencapai kisaran 49,9 Triliun!!! Luar biasa besar untuk kaliber Jakarta sebagai ibukota negara yang mana pusat pemerintahan juga bercokol disana. Jikalau boleh membandingkan dengan tingkatan pembangunan di kalimantan barat, Tayan khususnya. Mungkin saat ini bumi Borneo sudah berada diambang batas kemakmuran. Mungkin dengan disahkannya RUU Desa yang saat ini tengah digodok di DPR-RI bisa menjadi solusi bagi mayarakat desa. Atau malah jadi blunder tersendiri bagi rezim yang berkuasa. Di rubrik selanjutnya, akan kita bahas tentang RUU Desa dan Permasalahannya.